Furqan Mawardi
Wakil Rektor I Universitas Muhammaadiyah Mamuju
Miris! Baru saja dilantik, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia periode 2024-2029 lebih memilih membahas tunjangan rumah dan tunjangan hidup ketimbang isu-isu krusial yang dihadapi rakyat. Dalam konteks kemiskinan yang meluas, pendidikan yang terus menurun, dan akses kesehatan yang terbatas, seharusnya perhatian mereka tertuju pada bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Harapan rakyat kepada anggota DPR sangat tinggi. Mereka adalah wakil yang seharusnya menyuarakan aspirasi masyarakat dan memperjuangkan kepentingan umum. Namun, dengan fokus pada tunjangan, anggota DPR seolah melupakan amanah besar yang telah diberikan kepada mereka. Rakyat menantikan kebijakan yang dapat merespons tantangan sosial-ekonomi, bukan debat sepele yang hanya mementingkan kesejahteraan pribadi.
Kondisi masyarakat saat ini memang memprihatinkan. Menurut data, tingkat kemiskinan di Indonesia masih signifikan, dengan banyak keluarga berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sementara itu, sektor pendidikan mengalami banyak tantangan, termasuk akses yang tidak merata dan kualitas yang menurun. Dalam situasi seperti ini, rakyat berharap wakil mereka di DPR dapat menjadi garda terdepan dalam mengatasi masalah-masalah tersebut.
Namun, kenyataan menunjukkan sebaliknya. Perdebatan tentang tunjangan yang muncul di awal masa jabatan menunjukkan ketidakpekaan dan kurangnya empati. Anggota DPR seharusnya menyadari bahwa mereka bukan hanya wakil suara politik, tetapi juga harus mampu merangkul dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Jika mereka terus terjebak dalam kultur politik yang mementingkan diri sendiri, kepercayaan publik akan semakin menurun.
Anggota DPR bukan hanya pemegang suara dalam rapat-rapat legislatif; mereka adalah wakil dari beragam lapisan masyarakat dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sangat penting bagi mereka untuk tidak hanya memahami isu-isu yang ada, tetapi juga merasakan denyut nadi kehidupan rakyat. Hati nurani yang peka akan membuat mereka lebih mampu merespons kebutuhan rakyat, bukan sekadar menciptakan kebijakan yang jauh dari realitas.
Ada beberapa langkah konkret yang bisa diambil oleh anggota DPR untuk menunjukkan bahwa mereka layak menjadi wakil rakyat, diantaranya:
Pertama, Dengarkan Suara Rakyat: Mengadakan dialog rutin dengan masyarakat adalah langkah awal yang sangat penting. Melalui forum-forum diskusi, anggota DPR dapat langsung mendengar keluhan dan aspirasi rakyat. Ini bukan hanya soal mendengarkan, tetapi juga memahami konteks dan nuansa yang ada di masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan memberi mereka rasa memiliki terhadap kebijakan yang diambil.
Kedua, Prioritaskan Isu Sosial: Anggota DPR perlu fokus pada legislasi yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Misalnya, isu pendidikan dan kesehatan seharusnya menjadi prioritas utama. Perbaikan infrastruktur pendidikan dan akses layanan kesehatan yang lebih baik akan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Legislasi yang diusulkan harus berdasarkan kebutuhan riil dan bukan sekadar memenuhi agenda politik.
Ketiga, Transparansi dan Akuntabilitas: Menerapkan sistem transparansi dalam penggunaan anggaran dan hasil kerja DPR adalah keharusan. Publikasi laporan tahunan mengenai penggunaan dana dan kegiatan legislatif akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan transparansi, rakyat dapat mengawasi bagaimana uang mereka digunakan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat.
Anggota DPR terpilih harus mampu menyelaraskan kepentingan politik dengan kebutuhan rakyat. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci. Mereka perlu menunjukkan komitmen untuk mendengarkan aspirasi konstituen dan tidak terjebak dalam praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Hati nurani yang tulus akan tercermin dari kebijakan yang pro-rakyat, bukan sekadar pro-partai atau pro-diri sendiri.
Keempat, Kolaborasi dengan Lembaga Masyarakat: Bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah (NGO) dan lembaga masyarakat sipil atau organisasi masyarakat lainnya dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara legislatif dan rakyat. Kolaborasi ini memungkinkan anggota DPR untuk lebih memahami kondisi di lapangan dan menciptakan program-program yang lebih relevan. Organisasi masyarakat sering kali memiliki akses langsung ke isu-isu yang dihadapi masyarakat dan dapat memberikan wawasan yang lebih berharga.
Kelima, Pendidikan dan Pelatihan: Meningkatkan pengetahuan anggota DPR tentang isu-isu sosial yang relevan melalui pelatihan adalah langkah yang sangat penting. Mereka perlu memahami dinamika masyarakat, termasuk tantangan yang dihadapi oleh kelompok rentan. Pelatihan dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen kebijakan hingga pemahaman tentang data dan analisis sosial. Dengan pengetahuan yang lebih baik, anggota DPR dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan berorientasi pada masyarakat.
Kita berada di persimpangan jalan. Anggota DPR terpilih harus membuktikan bahwa mereka mampu menjalankan amanah ini dengan baik. Dengan mendengarkan suara rakyat dan fokus pada isu-isu sosial yang mendesak, mereka bisa mengubah citra lembaga legislatif dan memberikan harapan baru bagi masyarakat. Rakyat menantikan tindakan nyata dan komitmen dari wakil mereka untuk membangun Indonesia yang lebih baik.
Di era informasi yang cepat, masyarakat semakin kritis dan cerdas. Mereka tidak lagi pasif menunggu janji-janji manis, tetapi aktif menuntut tindakan nyata. Oleh karena itu, anggota DPR terpilih harus berani mengambil sikap dan berdiri di garis depan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, meskipun terkadang hal tersebut berlawanan dengan kepentingan politik jangka pendek.
Jika anggota DPR dapat bertransformasi menjadi wakil yang peduli dan peka terhadap kondisi masyarakat, mereka tidak hanya akan mengembalikan kepercayaan publik, tetapi juga akan menciptakan dampak positif yang besar bagi bangsa. Mari kita bersama-sama mengawasi dan mendorong mereka untuk melakukan perubahan yang diharapkan. Hanya dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa suara rakyat benar-benar terwakili dalam setiap kebijakan yang diambil.
